POLITIK ANGGARAN DANA DESA DAN KEPENTINGAN POLITIK LOKAL DI KABUPATEN BANDUNG

Ditetapkannya Alokasi Dana Desa yang dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dana
Desa yang dikontrol oleh pemerintah pusat, harapannya mampu menggeser posisi desa dari
sebelumnya sebagai entitas administratif-pasif, menjadi entitas otonom yang mandiri dan kompetitif.
Keduanya juga seharusnya menjadi dasar perubahan tata kelola mengingat kondisi aktual,
Pendapatan Asli Desa belum mampu menopang kebutuhan dasar desa di sebagian besar wilayah
Indonesia. Sangat disayangkan, kebijakan fiskal ini cenderung mendorong Desa pada panggung
pertarungan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan melakukan analisis dalam
bentuk literature review, penelitian ini menunjukkan bahwa kiranya desa menjadi entitas otonom,
desa malah mengalami kebingungann karena adanya tarik menarik kepentingan baik antara
pemerintah pusat dan daerah, maupun kelompok kepentingan seperti legislator pusat dan daerah
maupun entitas terkecil seperti halnya organisasi kemasyarakatan dan media massa. Kondisi tersebut
semakin memburuk dengan patologi birokrasi desa yang cenderung stagnan akibat kualitas sumber
daya manusia yang kurang memadai, serta kurangnya pengawasan penggunaan anggaran akibat tidak
adanya lembaga audit internal teknis setingkat desa sehingga berimplikasi pada banyaknya praktik
penyelewengan penggunaan anggaran. Padahal, Kabupaten Bandung memiliki potensi yang begitu
besar khususnya di aspek agrikultur, wisata, termasuk industri.